pulsa-logo

Internet Murah Hak Azasi Manusia


PULSA

Jum'at, 09 Januari 2015 • 15:13


credit sumber wired co ukcredit sumber wired co uk

Sebuah survei atas pengguna internet di 24 negara, termasuk di antaranya Indonesia, menemukan bahwa 83% dari mereka menyatakan bahwa akses internet yang terjangkau adalah hak azasi manusia. Studi ini juga menemukan bahwa dua pertiga (sekitar 64%) pengguna internet lebih cemas kepada privasi mereka saat online. Tingkat kecemasan ini meningkat dibandingkan dengan kondisi satu tahun sebelumnya.

Survey dari CIGI-Ipsos Survei Global untuk Internet Security and Trust ini, yang dilakukan oleh Centre for International Governance Innovation ("CIGI") dan Ipsos, juga menemukan bahwa 91 % pengguna internet mengatakan bahwa di masa datang internet sangat penting untuk mendapatkan berbagai informasi dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

Survei yang dilakukan di Indonesia, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Mesir, Perancis, Jerman, Inggris, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Kenya, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Polandia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Swedia, Tunisia, Turki dan Amerika Serikat ini, juga mengungkapkan bahwa 87 % pengguna internet menganggap internet sangat penting bagi hiburan pribadi dan sebagai sarana rekreasi mereka.

Selain itu sebanyak 85 % dari mereka juga berpendapat bahwa internet penting untuk komunikasi sosial, penting untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi (83 %) dan penting untuk kehidupan dan perekonomian di masa depan (81 %).

Harapan para responden survey agar tariff internet harus murah nampaknya bakal sulit untuk terwujud dalam waktu dekat ini. Karena para pemilik jaringan sudah mengambil ancang-ancang untuk menaikkan tariff internet, apalagi dengan adanya momentum digelarnya jaringan 4G.

Indosat misalnya, yang disebut-sebut berencana menaikkan tarif data dan meminta operator lainnya melakukan langkah serupa. Pemerintah juga dituntutnya untuk menentukan floor price tariff data.

Rencana kenaikan ini tentunya harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Menentukan batas bawah tariff tentunya tidak bijaksana dan bisa dituduh melakukan kartel. Selain itu, masyarakat harus tetap diberikan pilihan. Jika LTE yang digadang-gadang mampu menyediakan kecepatan data yang tinggi itu harus dibanderol lebih mahal, masyarakat harus diberikan pilihan untuk menikmati layanan data yang lebih terjangkau.