pulsa-logo

SMS Penipuan dan Pornografi, Harus Jadi Standar Penanganan Keluhan "Khusus" Pelanggan


PULSA

Rabu, 04 Februari 2015 • 16:41


gambar: sumber: fraudforthoughtgambar: sumber: fraudforthought

Meskipun sudah belasan tahun, yang namanya penipuan lewat SMS sepertinya tak pernah terhapus dari muka bumi Indonesia. Penipuan lewat SMS bak jamur yang bisa tumbuh di manapun, cabut di sini, tumbuh di sana, berantas di sana, malah berkembang di sini.

Ada kesan, upaya pemberantasan penipuan jenis ini baru akan ditindak-lanjuti jika sudah bersifat masif dan muncul ke permukaan yang ditakutkan bisa berimbas buruk pada nama baik operator. Selain itu terkesan pihak-pihak yang terkait di industri ini hanya menyerahkan penanggulangan penipuan ini kepada berjalannya waktu, sambil menunggu semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat akan seluk-beluk penipuan jenis ini.

Hal ini senada dengan harapan Menteri Kominfo Rudiantara, yang meminta kepada media dan masyarakat utuk terus "mengangkat" kasus-kasus penipuan semacam ini.

Namun, ada baiknya pemberantasan sindikat penipuan ini tak hanya berharap dari kasus yang muncul ke permukaan, dan kemudian berharap pihak kepolisian akan menindaklanjuti penagangan kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Upaya-upaya dalam bentuk kebijakan yang lebih tegas dan lebih khusus perlu diterapkan di dalam lingkup industri telekomunikasi.

Memang, operator selular telah menyediakan akses untuk melaporkan terjadinya dugaan penipuan melalui SMS. Telkomsel misalnya yang membuka akses lewat 1166 kepada masyarakat untuk melaporkan penipuan dengan mengirim pesan dalam format tertentu, atau Indosat yang membuka akses nomor 726 dan XL melalui akses 588 untuk mengirim teks dalam format tertentu. Namun upaya ini terkesan hanya guna mengumpulkan data, untuk selanjutnya diteruskan ke kepolisian.

Memang sda benarnya juga. Bukti-bukti ini lah yang akan digunakan kepolisian untuk melakukan penyidikan. Tugas Kepolisian sebagai penyelidik antara lain menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Polisi sesuai Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, polisi mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti ini, akan membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.


Hanya saja, seharusnya pihak industri dalam hal ini operator seluler bisa lebih tegas lagi dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindakan penipuan, apalagi yang bakal mengancam pelanggan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bukankah dalam syarat dan ketentuan layanan, operator seluler berhak melakukan pemblokiran jasa telekomunikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan? Dengan syarat dengan bukti-bukti awal yang cukup, bahwa pelanggan diduga menggunakan jasa telekomunikasi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Masalahnya, dalam kondisi saat ini, dimana masih menjamurnya aksi penipuan, yang dipentingkan bukan lagi tentang apakah operator sudah melakukan hal tersebut, namun adakah standar tingkat keberhasilan operator dalam menjamin bahwa mereka telah berhasil menekan bahkan menanggulangi tindakan penipuan yang terjadi di dalam jaringannya?

Inilah yang perlu "ditagih" pelanggan kepada operator, seberapa aman jaringan mereka? Berapa banyak SMS yang terindikasi penipuan? Berapa banyak yang berhasil diblokir? Atau dalam konteks negatif, berapa banyak pelanggan yang tertipu dan berapa Rupiah kerugiannya?