pulsa-logo

Perlu Direvisi, UU ITE Banyak Makan Korban, Tak Cukup Sekadar Pembenahan Penerapan


PULSA

Kamis, 05 Maret 2015 • 17:19


sumber gambar: radioconstanta.rosumber gambar: radioconstanta.ro

Jika ada yang berpendapat bahwa Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya tinggal dibenahi penerapannya, mungkin dia musti menyelami realitas yang terjadi di lapangan, bagaimana penerapan ini akan berdampak pada interaksi beberapa institusi terkait, dan kemungkinan menjadi pasal "karet" yang bisa ditarik-ulur sesuai keinginan penggunanya.

Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal lainnya yang sering disebut-sebut beberapa pihak memuat aturan pasal karet (haatzai artikelen) lainnya adalah pasal 28 ayat 2 dan pasal 31 ayat 3.

Meski baru berumur 7 tahun, namun hingga tahun 2014 lalu sudah 74 kasus yang menggunakan Undang-undang ITE ini sebagai dasarnya. Kasus paling banyak terjadi di tahun 2014, dengan 39 kasus, atau 53% dari total 74 kasus. Jika dirata-rata, di tahun 2014 ada kurang-lebih 4 kasus setiap bulannya.

Kita tentunya masih ingat dengan kasus Prita Mulyasari, yang "berkeluh-kesah" tentang layanan medis yang diterimanya. Prita sempat ditahan selama 22 hari, kemudian dinyatakan bebas di Februari 2013. Ada juga 73 kasus serupa lainnya dengan penangan beragam, mulai dari penempuh jalan damai hingga akhirnya harus berakhir dibalik jeruji dan dinginnya lantai penjara.

Padahal beberapa diantaranya mulanya juga hanya berkeluh-kesah di media sosial. Sayangnya keberadaan Pasal 27 ayat 3 UU ITE justru memberikan "kemudahan" bagi pihak yang "dikeluh-kesahkan" tersebut untuk menjebloskan mereka ke penjara.

Jika kita mencoba merujuk pada elemen dasar pengajuan tuntutan pencemaran nama baik (defamation lawsuit) di Amerika Serikat, paling tidak harus mengandung: 1. Adanya pernyataan dari seseorang; 2. Pernyataan tersebut dipublikasikan; 3. Pembuktian kebenaran/ketidakbenaran dari pernyataan tersebut; 4. Pernyataan tersebut bukan dalam ranah hubungan istimewa (seperti hubungan suami-istri); dan 5. Penyataan mengakibatkan cidera (injury), misalnya saja akibat dipublikasikannya pernyataan ini mengakibatkan dipecatnya seseorang dari pekerjaannya.


Banyaknya masyarakat yang menjadi korban tentunya membuat pasal 27 tidak sejalan dengan pasal 4 Undang Undang yang sama yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Walau sudah banyak makan korban, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tidak salah. Menurut dia, kesalahan terletak pada penerapan UU ITE. Kok begitu Pak?

UU ITE ini juga dikhawatirkan bisa menjadi alat bagi para penguasa untuk membungkam para pengkritiknya.

Untuk menghindari semakin banyak korban, ada beberapa opsi yang banyak diusulkan menjelang revisi UU ITE ini. Salah satunya, pasti, menghapus pasal 27 ayat 3. Ada juga usulan untuk mengurangi masa hukuman dari yang saat ini diberlakukan yaitu paling lama 6 tahun penjara.

Jika pilihannya adalah menghapus pasal 27 ayat 3, maka aturan hukum tentang pencemaran nama baik cukup mengacu pada pasal 310 KUHP yang berbunyi Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja meyerang kehormatan atau nama baik sesorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ada juga usulan untuk membuat klausul terkait pasal 27 UU ITE, mengingat permasalahan dari penerapan Undang-undang ini karena belum adanya pembatasan yang jelas antara mana tindakan yang merupakan pengungkapan kebenaran dan mana yang merupakan pencemaran nama baik. Selama ini dalam penerapannya, UU ITE bisa membuat pengungkapan atas penyimpangan malah menjadi tertuduh dan dijebloskan ke penjara.