pulsa-logo

Internet Broadband Akan Jadi Hak Asasi Manusia


Fauzi

Selasa, 07 April 2015 • 14:23

Internet, Internet Broadband, harga ponsel,ponsel, tabloid tabloid pulsa


Credit Image: Maag-ProjektCredit Image: Maag-Projekt

Internet broadband kini semakin dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak di banyak negara, karena kecepatan yang ditawarkan mampu membantu negara mengoptimalkan penggunaan internet.

Internet semakin berperan penting dalam kehidupan manusia, pemanfaatannya tidak lagi terbatas untuk kepentingan bisnis dan perorangan semata. Dalam skala yang lebih besar, internet dapat dimanfaatkan untuk memajukan negara. Sebagai contoh di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada awal kepemimpinannya memprioritaskan program kerja pemerintahan berbasis e-government, di mana masyarakat dapat dengan lebih mudah melakukan pengawasan kerja pemerintah melalui internet. Bahkan dalam usaha memperluas akses internet broadband, presiden sebelumnya pada 15 September 2014 lalu telah menandatangani Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2014. Maksud dari Perpres tersebut adalah untuk memberikan arahan serta panduan dalam percepatan dan perluasan broadband di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada lima sektor; e-pemerintahan/e-government, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan.

Sama halnya seperti Indonesia, negara lain yang juga tak kalah gencarnya dalam menyediakan akses internet broadband untuk warganya adalah India. Perdana Menteri Narendra Modi dalam pidato kenegaraan perdananya menyebutkan bahwa jika Perdana Menteri sebelumnya dikenal akan kebijakan yang menghubungkan negara dengan jalan tol nasional, maka pemerintahan yang dipimpinnya akan dikenal dengan kebijakan menghubungkan negara dengan akses broadband.

Bahwa internet menjadi prioritas di suatu negara berdampingan dengan prioritas nasional lainnya mungkin saja mengejutkan, tetapi hal ini akan semakin banyak kita temui di waktu-waktu ke depan. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran dalam cara pandang orang berinteraksi dengan dunia. Kini, kegiatan sehari-hari semakin dimediasi oleh teknologi dan internet. Karenanya, kebutuhan akan akses internet broadband semakin meningkat dan akses internet mulai dianggap sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sebuah hasil studi dari Ipsos, yang mensurvei para pengguna internet di 24 negara (termasuk Indonesia), mengungkap bahwa bahwa 83% pengguna internet di dunia menilai akses internet dengan biaya yang terjangkau sudah seharusnya menjadi hak asasi manusia (Ipsos-na, 2014 : 83% of Global Internet Users Believe Affordable Access to the Internet Should be a Basic Human Right).

Selaras dengan pemikiran di atas, dalam sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa, “Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidaksetaraan, serta mempercepat pengembangan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal

Dari sisi hukum tentang pengesahan internet broadband sebagai salah satu hak bagi setiap warga negara, Finlandia adalah pelopornya. Pada tahun 2010 negara ini secara resmi menetapkan koneksi internet broadband sebagai hak yang berlaku bagi setiap warga negara dan oleh karena itu setiap orang Finlandia akan berhak untuk mengakses koneksi Internet broadband dengan kecepatan 1 Mbps. Negara lain yang akan menyusul adalah Estonia, Spanyol, dan Kosta Rika.

Semakin banyaknya negara yang menerapkan akses broadband sebagai hak asasi manusia disebabkan karena konektivitas dan berbagai alat yang ditawarkan oleh internet broadband bisa menjadi platform bagi negara untuk membangun komunitas, mengembangkan ekonomi, menyediakan layanan penting, dan mempercepat kemajuan masyarakat dengan berbagai macam cara. Karenanya, banyak negara di dunia menjadikan internet broadband sebagai sebuah mekanisme utama menyatukan warganya, mengembangkan serta menyebarkan sebuah ide dan kesempatan ekonomi. Tanpa internet, masyarakat ekonomi ke bawah memiliki akses yang minimal untuk dapat berkembang dan meningkatkan taraf ekonomi mereka.


Dengan meluasnya akses internet broadband jumlah orang yang online akan jauh lebih banyak; di masa yang akan datang jumlah inpidu yang online akan tumbuh di angka jutaan atau bahkan miliaran. Banyaknya pengguna internet ini memunculkan kesempatan yang besar untuk dimanfaatkan oleh pemerintah dan enterprise. Karenanya, mereka harus mampu beradaptasi dengan dunia yang serba digital ini, mulai dari manfaat positif hingga berbagai akibat negatif yang muncul.

Seperti yang sudah banyak diketahui, konsekuensi dari semakin meluasnya pemanfaatan internet adalah meningkatnya serangan siber, hingga hingga social engineering untuk tujuan yang melanggar hukum. Untuk meminimalkan konsekuensi negatifnya, pemerintah dan enterprise membutuhkan solusi yang mampu memastikan keamanan penggunanya, selain memastikan ketersediaan akses internet secara luas.

Belgia sebagai contoh. Pemerintah negara ini mengembangkan suatu sistem yang memungkinkan para pensiunan dan pekerja di negara tersebut dapat mengakses dara pensiun mereka melalui internet secara aman. Sejalan dengan pengembangan sistem tersebut, selain dihadapkan dengan tantangan akan keamanan, pemerintah juga dihadapkan dengan isu aksesibilitas, karena setiap harinya akan ada jutaan warga Belgia yang mengakses sistem ini. Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah Belgia bekerjasama dengan F5 Networks. Pemerintah Belgia menerapkan solusi application delivery dari F5 untuk memastikan kinerja dan ketersediaan akses (menuju dan dari) sistem tersebut, termasuk failover secara instan jika terjadi kesalahan. Selain itu, pemerintah Belgia juga menerapkan solusi keamanan dari F5 yang menghadirkan sistem keamanan berlapis yang memastikan bahwa proses log-in berjalan dengan aman, proses routing antara server web berlangsung dengan lancar, dan hanya pihak-pihak yang memiliki hak akses yang dapat mengakses data sensitif ini.  

Contoh lainnya adalah di Swiss. Swisscom, salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi di negara tersebut, menyediakan akses internet gratis bagi seluruh sekolah di Swiss sebagai bagian dari kerja sama dengan pemerintah untuk program e-pendidikan. Agar mampu menyediakan akses yang lancar ke lebih dari 6.000 sekolah dasar dan menengah, dengan potensi pengguna hingga lebih dari satu juta murid dan guru, Swisscom membutuhkan solusi yang stabil, berkinerja tinggi, dan dapat diandalkan untuk load balancing, filter URL, manajemen proxy, dan memastikan keamanan. Swiscomm memanfaatkan solusi pengelolaan trafik dan keamanan dari F5 Networks untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kebutuhan akan Internet broadband yang semakin mendesak membuat banyak negara mulai menetapkan peraturan yang fokus terhadap perluasan akses internet broadband, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan internet untuk e-government, e-pendidikan, dan lain sebagainya baru akan optimal jika dijalankan di atas infrastruktur internet yang memenuhi kriteria broadband. Namun dalam penerapannya, tentu saja ada konsekuensi akan masalah keamanan dan kelancaran akses serta isu privasi yang harus diwaspadai dan ditanggulangi. Karenanya, dalam usaha memperluas akses broadband, pemerintah dan enterprise memerlukan solusi-solusi; seperti solusi yang disediakan F5 Networks; untuk memastikan kelancaran dan keamanan akses, serta privasi pengguna.

Penulis: Fetra Syahbana, Country Manager F5 di Indonesia