pulsa-logo

Dihadang Lewat IMEI, Peredaran Ponsel BM akan Lenyap?


dian iskandar

Kamis, 08 Agustus 2019 • 02:02

pemblokiran IMEI untuk ponsel BM,cek IMEI,ponsel BM,iphone bekas BM


Cek IMEICek IMEI

Sekali lagi Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan akan memberlakukan pemblokiran IMEI untuk ponsel black market (BM). Kabar terbaru menyebutkan aturan tersebut akan benar-benar diterapkan pada 17 Agustus 2019.

Rencana ini sebetulnya sudah lama disiapkan. Agustus 2017 silam, Kemenperin telah memberi isyarat bakal diberlakukannya Device Identification, Regulation and Blocking System (DIRBS). memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui IMEI. Ini merupakan inisiatf terdepan yang menargetkan ponsel illegal tanpa mempengaruhi ponsel yang telah menggunakan jaringan operator saat ini dan yang ada di pasaran.

Sistem ini dapat memverikasi nomor IMEI ponsel yang menggunakan jaringan dari operator mengacu pada database yang dimiliki oleh Kemenperin dan GSMA untuk memastikan keabsahan IMEI. Selain itu, DIRBS juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kode IMEI yang diduplikasi dari ponsel lama.

Per Agutus 2017 lalu Deperindag juga sudah mendata setidaknya ada 500 juta IMEI yang aktif di Indonesia.  Berarti selang dua tahun, jumlah ini bisa jadi bertambah. Lalu bagaimana nasib ponsel BM yang sudah kadung beredar?

Sosialisasi Pengontrol IMEI Kementrian PerindustrianSosialisasi Pengontrol IMEI Kementrian Perindustrian

Untuk menjawab pertanyaan ini, Kemenperin telah membuat satu sosialiasai lewat infografis yang diunggah via lama Twitter resminya. Intinya, ponsel BM yang dibeli atau digunakan sebelum diberlakukannya system DIRBS (17 Agustus 2019), tetap bisa digunakan.  Namun, pemilik ponsel BM harus melewati tahap pemutihan yang regulasinya sedang disiapkan.

Lalu apa yang dimaksud dengan ponsel BM? Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu. Sebab ponsel BM ini jelas dari fisik takbisa dibedakan.  Memang, ada beberapa ponsel BM yang di pasok dari negara tertentu pada kemasannya masih menggunakan bahasa atau aksara dari Negara asal, tapi ada juga yang merupakan produk versi global sehingga bahasa pada kemasaran tak terlalu berbeda.


Q&A mengenai regulasi kontrol IMEIQ&A mengenai regulasi kontrol IMEI

Ponsel BM ini adalah ponsel yang diimpor baik bekas atau baru yang tidak melalui prosedur semestinya. Untuk ponsel baru  misalnya, produk tersebut diimpor lewat jalur haram dan tidak mengantongi sertifikasi dari Kominfo dan tidak memenuhi standar Tingkat Kandugan Dalam Negeri (TKDN), khususnya untuk ponsel berteknologi 4G. Untuk impor ponsel bekas jelas dilarang.

Keberadaan ponsel BM ini tidak bisa dibilang sedikit. Menurut Kemenperin jumlahnya mencapai 20% dari total ponsel yang beredar. Data pada 2017, dari 60 juta unit ponsel 4G yang beredar, 20 persen diantaranya merupakan ponsel gelap. “Coba hitung saja, 20 persen dari 60 juta kan 12 juta. Kalau satu ponsel misalnya seharga 100 dolar AS (sekitar Rp 1,3 juta), Negara kita rugi berapa? Minimal triliunan rupiah setiap tahunnya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada media. Tahun ini juga masih dikisaran yang sama.

Untuk memastikan apakah ponsel yang Anda gunakan resmi atu BM, Kemenperin menyediakan laman khusus untuk memverifikasi keabsahan ponsel lewat laman resmi di kemenperin.go.id. 

Gambar di atas merupakan contoh jika ponsel Anda resmi yang ditandai dengan nama perusahaan pengimpor. Sedangkan di bawah ini, adalah contoh jika ponsel Anda adalah ponsel BM, dengan keterangan “Nomor IMEI tidak terdapat pada database kami.”

 

Ponsel BM Bakal Lenyap?

Sejak isu pemberlakukan DRIBS kembali mencuat, sumber PULSA di pasar gelap menyebutkan bahwa beberapa pemain ponsel impor illegal tengah ketar-ketir. Bahkan sumber tersebut juga mengatakanbeberapa pemasok mulai menghentikan kegiatannya dan hanya menjual stok yang masih tersisa. Umumnya mereka masih menuggu sejauh mana system DRIBS ini benar-benar efektif diberlakukan dan ampuh dalam menangkal ponsel BM.

DRIBS milik Pakistan (sumber: Google Play)DRIBS milik Pakistan (sumber: Google Play)

Lalu apakah system DRIBS ini akan efektif? Secara teori ini memang system yang paling bisa diandalkan untuk menghalau masuknya ponsel illegal. Sebab, dengan system ini, ponsel BM yang IMEI nya tidak masuk database otomatis tidak bisa menggunakan layanan selular di Indonesia.  Sayangnya, system ini tetap memiliki kelemahan, khususnya pada saat pemberlakukan ponsel yang di bawa oleh para pelancong dari luar negeri.

Ini mengacu pada pengalaman yang terjadi di Pakistan dimana system DRIBS ini sudah lebih dulu diberlakukan. Menurut pengalaman ekspatriat yang diungkap oleh Netmag, system DRIBS yang diterapkan di Pakistan memiliki celah pada orang asing yang masuk lewat imigrasi.

Sistem yang alih-alih membimbing orang asing di sana untuk melewati persyaratan tertentu misalnya membayar pajak dalam rangka melegalkan perangkat mereka, ternyata masih memungkinkan masuk tanpa prosedur seharusnya. Ini karena di sana menurut Netmag, ponsel yang masuk lewat pelancong tidak terpantau atau tidak didaftarkan dalam satu kriteria khusus.

Jadi, karena tidak ada proses pendaftar IMEI yang digunakan oleh orang asing, hanya diperkenankan mendaftarkan atau menggunakan SIM khusus. Pasalnya, karena IMEI perangkat tersebut tidak didaftarkan, maka tidak bisa membedakan apakah itu ponsel illegal atau tidak ketika menggunakan SIM tersebut. Alhasil, perangkat lain yang IMEI-nya tidak terdaftar pun bisa masih bisa digunakan dengan SIM khusus tadi.

Nah, ini lah salah-satu kelemahan system DRIBS yang mungkin bisa diantisipasi oleh Pemerintah, sSehingga system ini benar-benar bisa menjegal peredaran ponsel BM. Dengan begitu, industry ponsel di Indonesia bakal lebih bergairah. (*)

isk