pulsa-logo

Inikah Cara Amerika dan Australia Sadap Indonesia?


Ilham

Rabu, 26 Februari 2014 • 13:46


Kasus penyadapan Amerika dan Australia terhadap Indonesia, sebelumnya disinyalir adanya keterlibatan operator Indonesia. Namun Dr. Ir. Agung Harsoyo. M.Sc, pakar telekomunikasi dari ITB tidak sependapat. Menurutnya aksi AS dan Australia tidak melibatkan peran dari operator domestik, melainkan menggunakan teknologi canggih untuk menyadap sistem telekomunikasi negara lain.

Ada beberapa kemungkinan trik penyadapan yang mungkin dilakukan di luar kendali operator. Penyadapan intelijen yang mungkin dilakukan di luar kendali operator itu diperkirakan melalui jalur base transceiver station (BTS) dan satelit.

"Penyadapan mungkin dilakukan antara ponsel ke BTS, BTS ke BTS atau BTS ke satelit. Penyadapan di jalur itu mungkin dilakukan tanpa diketahui operator karena di luar kendali mereka," ujarnya dalam diskusi yang digelar oleh Indonesia ICT Forum (IIF) bertema 'Sadap Menyadap, Ngeri-Ngeri Sedap'.

Lebih lanjut Agung menilai, pihak operator telekomunikasi tidak mungkin melakukan tindakan diluar kewenangan yang ada, karena sudah ada rambu-rambu hukum yang harus dipegang.

Logikanya tidak menguntungkan operator. Secara teknis, jika sebuah sistem telekomunikasi disadap, maka akan terjadi penurunan kualitas. Sedangkan bisnis telekomunikasi adalah bisnis layanan. Dalam hal ini saya melihat, operator sebagai korban penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia, ungkap Dosen ITB ini. Sangat tidak fair jika ada penyadapan yang disalahkan operator, mestinya negara yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan komunikasi nasional. Karena domain sadap menyadap merupakan domainnya pemerintah, tambahnya.

Oleh karenanya Agung menghimbau pemerintah untuk melindungi industri telekomunikasi. Karena industri ini sangat strategis.


Sebelumnya banyak yang mengatakan adanya campur tangan operator di Indonesia terhadap kasus penyadapan ini. Bahkan Mentri Kemkominfo, Tifatul Sembiring sempat rencanakan untuk memanggil sejumlah operator yang diduga terlibat aksi penyadapan. para operator tersebut akan diaudit dan bila terbukti memberi ruang untuk penyadapan, akan dicabut izinnya. Tifatul menegaskan tindakan pencabutan ini, sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 40.