pulsa-logo

Cegah Aksi Teror, Para Imigran Wajib Serahkan Data Akun Sosial Media Kepada Pemerintah AS


Galing

Rabu, 27 September 2017 • 12:33

Data Sosial Media, Imigran AS


Lembaga Keamanan Dalam negeri AS (US Homeland Security -red)pada hari ini atau sama dengan hari Selasa (26/09/2017) waktu setempat mengumumkan bahwa mereka akan memulai mengumpulkan data akun sosial media milik para imigran baik yang berstatus penduduk tetap pemegang kartu hijau maupun mereka yang sudah mendapatkan status kewarganegaraan AS. Guna mendukung pengumpulan data tersebut, seluruh imigran akan diwajibkan membuka data akun sosial media yang mereka gunakan.

Foto: DHSFoto: DHS

Seperti PULSA kutip dari TheVerge, data akun sosial media yang akan dihimpun nantinya akan meliputi nama situs media sosial, nama alias yang digunakan, informasi terkait yang dapat diidentifikasi hingga hasil pencarian yang dilakukan oleh para imigran tersebut. Menurut laporan yang berasal dari BuzzFeed news, aturan ini akan mulai diterapkan pada tanggal 18 Oktober mendatang.

Usulan penerapan aturan ini bermula dari adanya kejadian teror di San Bernardino pada tahun 2015 lalu. Dalam kejadian tersebut, laporan yang tersebar luas di media menyatakan bahwa salah seorang penyerang telah mengemukakan pandangan ekstremnya melalui media sosial sebelum serangan itu terjadi. Adanya laporan ini kemudian menimbulkan desakan agar diberlakukan pengawasan keamanan yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.

Akan tetapi fakta yang terjadi sebenarnya bertentangan dengan laporan yang telah tersebar luas tersebut. Meski komunikasi antara penyerang dilakukan melalui sosial media, namun menurut direktur FBI, James Comey, komunikasi tersebut sebetulnya dilakukan melalui fasilitas japri atau private message yang tentu saja tidak bisa dilacak oleh lembaga pemerintah.

“Kami tidak menemukan adanya bukti bahwa pandangan mereka ini diutarakan melalui  sosial media .... yang mencerminkan komitmen mereka untuk berjihad atau siap mati,” tegas James Comey.

Seperti dilaporkan oleh BuzzFeed, hingga kini belum ada bukti yang mendukung bahwa pengawasan media sosial akan efektif (mencegah aksi-aksi teror tersebut -red). Pada bulan Februari lalu, Inspektur Jenderal Lembaga keamanan Dalam Negeri AS mengatakan bahwa upaya pengujian rintisan pengawasan sosial media ini memiliki kriteria pengukuran yang sangat kurang guna memastikan terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai (yakni berupa pencegahan tindakan teror -red).

Tanpa adanya kriteria yang memadai terkait hal tersebut adalah wajar bila upaya pengujian pengawasan sosial media yang dirintis oleh lembaga keamanan negeri adikuasa tersebut hanya akan memberikan informasi yang terbatas tentang perencanaan dan penerapan program pengawasan sosial media yang lebih efektif serta berskala lebih luas di masa datang. (Galing)


Sumber: 1, 2