pulsa-logo

Erajaya: Ponsel BM Masih Jadi Perhatian Terbesar Kita


Fauzi

Kamis, 28 September 2017 • 22:36

Ponsel BM


Hingga saat ini keberadaan ponsel black market (BM) alias illegal di Indonesia masih cukup marak. Cara mendapatkannya pun terbilang cukup mudah, karena dijual secara terang-terangan, meski banyak yang berlindung di bawah nama “garansi distributor”.

Seiring masih beredarnya ponsel BM, tidak heran bila persoalan ini ini masih menjadi concern terbesar perusahaan distributor yang berkomitmen memasarkan produk  resmi, tidak terkecuali bagi Erajaya Group.

“Tentu saja (ponsel) BM/Black Market itu menjadi salah satu corcern (perhatian) terbesar kita. Kita sangat-sangat berharap bahwa pemerintah terutama sebagai regulator bisa mengatasi BM itu,” ungkap Djatmiko Wardoyo, Director Marketing and Communications Erajaya Group.

Mengenai ponsel BM, pria yang akrab disapa dengan sebutan Koko ini menilai setidaknya ada dua yang bisa menjadi latar belakang kemunculannya di pasar. Pertama masalah supply and demand, sementara masalah lainnya adalah terkait dengan kebijikan principal (brand) itu sendiri.

“Sebenarnya ponsel BM itu masalah supply and demand as simple as that (sesederhana itu). Artinya kalau demand-nya besar biasa mereka ada BM-nya, kalau demandnya engga begitu gede, ngga ada BM-nya, itu logikanya,” tandas Koko.

Adapun yang kedua, menurut Koko kehadiran ponsel BM itu terjadi bila sebuah principal (brand) tidak memasukkan tipe itu (ponsel dengan demand besar) ke Tanah Air. Otomatis, bila produk tersebut ada di pasar Indonesia, pasti produk BM.

“Dan apakah itu concern kita, iya itu pasti. (Karena) untuk beberapa brand soalnya BM-nya juga cukup lumayan,” tutup Koko.


Masih berkaitan dengan peredaran ponsel BM, sejatinya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Terbaru langkah pemerintah dalam mengatasi peredaran ponsel illegal di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pemblokiran IMEI. IMEI adalah nomor identitas perangkat yang mirip dengan nomor rangka atau nomor mesin pada kendaraan bermotor.

Sistem pemblokiran IMEI ini disebut Device Identification, Regulation and Blocking System (DIRBS). Saat ini Kemenperin sendiri sudah mendata sekitar 500 juta IMEI yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut kemudian akan disaring lagi apakah semuanya aktif atau terduplikasi. Ini dilakukan dengan menggandeng operator serta Kominfo.