pulsa-logo

Dukcapil Makin Dilibatkan, Registrasi Kartu SIm Kini Tak Bisa Sembarangan


Arief Burhanuddin

Rabu, 11 Oktober 2017 • 13:29


 

Jika beberapa waktu lalu untuk mendaftarkan kartu perdana relatif mudah dan masih mungkin untuk ‘diakali’, kini dengan adanya peraturan baru kemungkinan untuk memanipulasi data registrasi akan semakin sulit. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika u.p. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika dan  Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Kementerian Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), bersama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi telah melakukan langkah-langkah koordinasi untuk melakukan registrasi pelanggan. 

 

Berdasar  Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017, registrasi kini tak hanya dilakukan untuk mengumpulkan database, namun juga diberlakukan  validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

 


Registrasi wajib dilakukan oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama.  

 

Tak hanya mensosialisasikan cara registrasi baru, pemerintah juga menyiapkan berbagai macam sangsi mulai dari calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana hingga pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap. 

Verifikasi 

 

Proses registrasi model baru ini akan dilengkapi dengan langkah verifikasi atau penyesuaian data oleh petugas penyelenggara jasa telekomunikasi,kemudian  validasi dilakuak merujuk ke database Ditjen Dukcapil dan aktivasi nomor pelanggan.  

 

Cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK#.  Sedangkan untuk pelanggan lama dengan format ULANG#NIK#Nomor KK# . Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP–el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

 

Validasi Registrasi

 

Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi. Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP-el dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini). Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam.

 

Batas Akhir Masa Registrasi

 

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum palidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.

Perpanjangan batas waktu penyesuaian pelaksanaan registrasi pelangan jasa telekomunikasi ini mempertimbangkan kesiapan dan kehandalan sistem untuk melakukan validasi data pelanggan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan jasa telekomunikasi.

 

Pelanggan dapat menghubungi layanan pelanggan masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi seputar info registrasi atau ke Ditjen Dukcapil untuk info data kependudukan. Ketentuan baru ini berlaku mulai 31 Oktober 2017.