pulsa-logo

Fintech Fair 2018 Dekatkan Masyarakat dengan Teknologi Keuangan


Hairuddin

Senin, 16 Juli 2018 • 13:50

Fintech, Financial Technology, Fintech Fair 2018


 

Masih minimnya pemahaman masyarakat akan financial technology atau fintech, mendorong Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan UangTeman menggelar Fintech Fair 2018. Even yang digelar di Jakarta sejak 13-15 Juli lalu ini memperkenalkan layanan-layanan baru yang dapat mentransformasi hidup masyarakat.

Di acara ini, digelar pameran/eksibisi dan talkshow/diskusi panel yang dihadiri oleh pelaku dari dunia fintech dan juga pemerintah. Tema diskusi yang dihadirkan pun beragam, mulai dari membahas mengenai e-payment, pembiayaan digital, collateral loans, money management, dan lifesyle payment.

 

Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia menyatakan “Fintech merupakan salah satu alternatif solusi keuangan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, namun belum banyak yang paham betul akan fintech. Pameran ini kami harapkan bisa menjadi media bagi masyarakat dan pelaku industri fintech untuk berkenalan, memahami dan tentu saja pada akhirnya menggunakan jasa fintech. Acara ini juga untukmendukung agenda pemerintahan Presiden Jokowi yang menargetkan 75% inklusi keuangan terjadi pada tahun 2019.”

AFTECH sangat mendukung usaha pemerintah dalam melakukan edukasi Perlindungan Konsumen yang meliputi semua perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Saat ini AFTECH sudah memfinalisasi kode etik sebagai standar etika yang jelas dan harus dipatuhi seluruh anggota asosiasi fintech.

 


Dengan fintech, akses ke keuangan untuk masyarakat bisa memiliki banyak alternatif dan memiliki jangkauan lebih luas. Sekretaris Jenderal AFTECH yang juga merupakan Co-founder/Chairman Bareksa (financial marketplace), Karaniya Dharmasaputra, mengatakan, “Berbeda dengan perusahaan keuangan konvensional dan bank, produk fintech utamanya menyasar segmen retail, lapisan masyarakat yang selama ini tidak terlayani lembaga keuangan konvensional, dan transaksi mikro. Karena menawarkan akses yang mudah (accessable) dan terjangkau secara ekonomis (affordable), fintech diyakini merupakan solusi dari rendahnya penetrasi keuangan di Indonesia selama ini.”

 

Sementara itu, sinergi dengan program pemerintah yang juga digarisbawahi dalam acara ini adalah soal perlindungan konsumen dalam industri keuangan. Masyarakat diharapkan mengenal lebih baik soal keamanan terkait industri keuangan sehingga dapat merasa lebih nyaman dalam menggunakan jasa fintech.

Adrian Gunadi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia. “Perlindungan Konsumen adalah hal yang utama, khususnya dalam industri keuangan. Sebelum masyarakat menggunakan fintech, kami ingin masyarakat tahu dan paham benar bahwa fintech mementingkan keamanan konsumen. Kami harap dengan mengetahui bahwa konsumen aman, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan menciptakan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa fintech sebagai solusi kebutuhan keuangan,” tambah Adrian Gunadi.

 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator di bidang jasa keuangan sangat mendukung dan mengapresiasi penuh asosiasi serta seluruh penyelenggara fintech, tidak hanya fintech lending, tetapi juga jenis fintech lainnya dalam menyelenggarakan acara ini karena acara ini sejalan dan juga menjadi salah satu tujuan utama OJK dalam upaya memberikan dan meningkatkan perlindungan kepada konsumen di jasa keuangan.

 

“Bagaimana cara memberikan perlindungan kepada konsumen? Salah satunya adalah melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai tempat, tidak hanya di Jabodetabek tetapi juga di wilayah-wilayah lain, agar masyarakat juga dapat mengetahui apa itu Fintech dan pada akhirnya masyarakat juga yang diuntungkan dengan mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah. OJK terus mendorong peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), selain tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan. OJK juga mendorong prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan atau layanan PUJK,” jelas Hendrikus Passagi, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan.

 

Tantangan lain selain prinsip perlindungan konsumen di atas ialah mengenai literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, saat ini indeks literasi keuangan sebesar 29,7%, meningkat dari yang sebelumnya sebesar 21,8% pada tahun 2013. Meski angka ini terbilang kecil, diharapkan dapat terus meningkat ke depannya.