pulsa-logo

Sediakan Konten Berbau Pornografi, Netflix Diblokir?


Deni Hardian

Kamis, 16 Januari 2020 • 14:29

konten pornografi,netflix,blokir,kominfo,kemendikbud,pajak,kemenkeu,konten,video on demand,digital,layanan video,pulsa,tabloidpulsa,pulsaonline


Ilustrasi: Film di NetflixIlustrasi: Film di Netflix

Sudah 4 Tahun Netflix menghadirkan layanannya di Indonesia, kehadirannya sendiri terus menuai kontroversi. Dimana penyebab utamanya adalah banyaknya konten negative yang ada di tayangan layanan penydia video on demand tersebut.

Konten negative yang disajikan Netflix tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakter dan budaya bangsa, terutama soal pornografi, SARA dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum terhadap konten-konten yang melanggar kesusilaan, termasuk pornografi. Mulai dari pasal 27 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE hingga UU No 44 tahun 2018 tentang pornografi. Tentunya peraturan perundangan-undangan tersebut berlaku secara menyeluruh, tak terkecuali Netflix. Alhasil, sejumlah ISP seperti TelkomGroup pun melakukan pembatasan akses terhadap layanan Netflix.

Fernandus Setu (Nando), Kepala Biro Humas Kementrian Kominfo, mengungkapkan ketika Netflix ingin beroperasi di Indonesia harus menutup akses terhadap konten-konten pornografi. "Kalau mereka (Netflix) mau beroperasi di Indonesi harus mematikan konten yang pornografi tadi, agar gak bisa diakses di Indonesia,"ujarnya.

Menurut Fernandus, penutupan akses pornografi dilakukan tak hanya sepihak. Artinya harus ditutup untuk semua piahk, baik anak-anak maupun dewasa. Dirinya juga menegaskan setiap platform harus mengikuti payung hukum yang berlaku di Indonesia. Setidaknya, perlu ada komitmen dari platform untuk memblokir konten yang memuat pornografi.

Namun ditengah pembatasan akses terhadap Netflix ini, Kemendikbud justru menggandeng Netflix untuk memberikan pelatihan penulisan film. Langkah Kemendikbud ini pun kembali meramaikan polemik yang ada.

Pasalnya, selain mengandung banyak konten negative, status badan hukum Netflix juga tidak jelas. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik No 80/2019 yang baru, pemain seperti Netflix harus memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.


Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keungan (PMK) 35/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Peraturan ini menjabarkan kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau asing yang berbisnis di Indonesia, baik itu perusahaan konvensional mapuan yang beroperasi secara digital.

Dengan belum memiliki BUT, Netflix pun bebas melenggang dari aturan pajak. Bahkan tidak pernah melaporkan keungan perusahaannya. Padahal jelas-jelas perusahaan dari Paman Sam itu berbisnis di Indonesia. Padahal berdasarkan data Statista, Netflix memiliki 481.450 pelanggan di Indonesia dan memiliki potensi peningkatan jumlah pelanggan hingga dua kali lipat pada tahun 2020 ini menjadi 906.800.

Dengan asumsi paling konservatif, dimana 481.450 pelanggan di Indonesia berlanggganan paket paling murah, maka Netflix meraup Rp 52,48 miliar per bulan. Artinya, selama setahun Indonesia sudah merugi Rp 629,74 miliar. Uang sebesar itu dengan mudah mengalir ke Negeri Kincir Angin.