pulsa-logo

Sampai Kapan Tol Langit Bisa Terwujud Untuk Wujudkan Indonesia Merdeka Sinyal


Deni Hardian

Kamis, 12 Maret 2020 • 18:22


Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, namun akses komunikasi internet masih merupakan permasalahan yang serius dihadapi Indonesia. Berdasarkan gambaran peta sebaran seluler 2018 di Indonesia muai dari 2G, 3G dan 4G terlihat bahwa penetrasi belum mencapai 100 persen, artinya masih banyak desa di Indonesia yang belum merasakan sinyal untuk kebutuhan komunikasi.

Kehadiran proyek Palapa Ring ternyata masih belum memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Memang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat dibutuhkan infrastruktur dalam menjangkau pelosok desa baik menggunakan kabel fiber optik maupun radio link berbasis teknologi seluler atau WiFi.

Satu hal tak boleh terabaikan adalah fakta bahwa wilayah di sepanjang gelaran Palapa Ring adalah wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah Universal Service Obligation (USO). Maka dari itu, dibangun secara gotong royong dengan iuran dana 1,25% gross revenue dari semua penyelenggara telekomunikasi (jaringan dan jasa).

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dibentuk oleh KemKominfo sebagai pengelola dana USO telekomunikasi. Suati kali, Anang Latief, Dirut BAKTI menyatakan dana USO sebesar 1,25% dari total revenue untuk pemerataan akses telekomunikasi di Indonesia dinilai sangat kurang. Namun, pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyelenggara telekomunikasi karena kesehatan industri sedang dalam tekanan. Pungutan BHP-Frekuensi yang sekitar 20 triliun ditambah iuran USO, jika tarif dnaikkan, tentu akan sangat menambah beban industri. Kemampuan industri untuk dapat mendukung dalam menyediakan infrastruktur ekonomi digital akan terhambat.

Di sisi lain, Komisi I DPR RI menyatakan bahwa kebijakan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memerdekakan masyarakat dari blank-spot sinyal agar bisa melek digital sudah cukup baik. Hanya saja, ada kendala dalam programnya, yaitu efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Walhasil proyek yang tengah atau akan dikerjakan BAKTI di wilayah USO disarankan untuk dilakukan moratorium. Disarankan agar dipikirkan dan dirancang model bisnis yang ideal dalam penggelaran jaringan telekomunikasi di wilayah USO. Amat perlu diingat lagi bahwa mutlak diperlukan harmoni strategi dan eksekusi program USO dengan rencana kerja para penyelenggara jaringan telekomunikasi (yang adalah penyandang dana USO).

Model bisnis yang dikembangkan BAKTI dalam menggelar jaringan di wilayah USO belakangan ini dinilai terkesan melenceng dari tujuan dipungutnya iuran gotong royong dan prinsip dasar USO.


Dalam skema yang diterapkan BAKTI misalnya untuk penggelaran jaringan Palapa Ring, ada satu pihak yang dijamin untung, sementara itu para penyelenggara jaringan dan telekomunikasi belum tentu beruntung membangun atau menyediakan jasa layanan di wilayah USO. Bahkan dalam situasi yang belum tentu untung atau cenderung akan merugi, masih terus diwajibkan memberikan iuran kontribusi USO untuk membiayai model Public Private Partnership (PPP). Sehingga dengan skema PPP/KPBU tersebut, apra penyelenggara telekomunikasi yang dulu hanya terbebani pungutan USO an PNBP lainnya, sekarang harus memikul tambahan biaya sewa kapasitas Palapa Ring, membayar iuran kontribusi, dan harus membangun dan operasikan sendiri ruas jaringan distribusi/backhaul dan akses.

Apalagi jika proyek Satria dilanjutkan, sangat ambisius tiga satelit yang membebani APBN miinimal sebesar lebih dari 60 triliun (belum termasuk biaya ground segment yang bisa lebih bsar dari angkat itu); jika ini dibebankan kepada industri melalui mekanisme pungutan, tentu menjadi sangat tidak adil. Iuran gotong royong USO digunakan untuk membayar profit/keuntungan jangka panjang pelaksana KPBU/PPP.

Indonesia Merdeka Sinyal merupakan program yang harus diwujudkan dalam rangka pemerataan akses telekomunikasi/internet di Indonesia. Semua penyelenggara jasa dan jaringan, serta siapapun saja akan sepakat mendukung tujuan ini. Namun yang jadi persoalan adalah strategi/cara untuk mencapai tujuan itu.

Menteri Kominfo perlu menegaskan bahwa peran BAKTI adalah sebagai pelaksana USO, mengkoordinasi pelaksanaan program USO oleh para penyelenggara telekomunikasi. Tinjau kembali skema PPP/PKBU di wilayah USO, karena menanggung profit investor adalah penyelenggara telko dengan iuran USO dan juga akan menambah beban APBN. Menkominfo hanya perlu memperbaiki tatakelola pelaksanaan USO karena pembiayaan skema USO adalah lebih baik dari skema PPP/PKBU.